Saya akan berbicara tentang pemulihan pasca-konflik
dan bagaimana agar kita dapat melakukannya dengan lebih baik.
Sejauh ini capaian kita dalam pemulihan pasca-konflik tidak terlalu mengesankan.
Tercatat 40 persen dari semua situasi pasca-konflik
telah kembali menjadi konflik dalam waktu satu dekade.
Bahkan, kondisi ini adalah penyebab dari setengah semua perang sipil.
Mengapa capaiannya begitu buruk?
Begini, pendekatan konvensional
terhadap situasi pasca-konflik
selama ini lebih-kurang bersandar pada tiga prinsip.
Prinsip yang pertama adalah: politik adalah yang paling penting.
Jadi, hal pertama yang diprioritaskan adalah politik.
Cobalah membenahi struktur politik terlebih dahulu.
Lalu langkah yang kedua adalah dengan mengatakan,
"Keadaannya memang berbahaya, namun hanya untuk jangka pendek."
Jadi, tempatkan pasukan penjaga perdamaian di sana, tapi pulangkan mereka secepat mungkin.
Jadi, pasukan penjaga perdamaian jangka pendek.
Dan yang ketiga, apa strategi untuk memulangkan para pasukan penjaga perdamaian itu?
Pemilu,
yang akan menghasilkan pemerintahan yang sah dan dapat dipertanggung-jawabkan.
Jadi itulah pendekatan konvensional.
Saya pikir pendekatan ini menyangkal kenyataan yang ada.
Kita tahu bahwa tidak solusi yang instan.
Sudah pasti tidak ada solusi keamanan instan.
Saya mencoba mempelajari resiko atas kembalinya konflik
dalam satu dekade pasca-konflik.
Dan resikonya tetap tinggi selama dekade itu,
dan resikonya tetap tinggi apa pun inovasi politik yang terjadi.
Apakah pemilu menghasilkan pemerintahan yang sah dan bertanggung jawab?
Yang dihasilkan pemilu adalah pemenang dan pecundang.
Dan sang pecundang tidak akan berekonsiliasi.
Kenyataannya adalah kita harus membalik urutannya.
Yang pertama bukanlah politik;
politik seharusnya menjadi yang terakhir.
Penyelesaian politik akan menjadi lebih mudah seiring berjalannya waktu
jika Anda melakukan pembangunan atas dasar
keamanan dan pertumbuhan ekonomi --
membangun kembali kemakmuran.
Kenapa urusan politik menjadi lebih mudah?
Dan mengapa pada awalnya sangat sulit?
Karena setelah bertahun-tahun dalam kondisi stagnan dan menurun,
mentalitas yang ada adalah politik merupakan permainan menang-kalah (zero-sum game).
Jika kenyataannya adalah terjadi stagnasi,
saya hanya bisa maju jika Anda mundur.
Dan itu tidak menghasilkan politik yang produktif.
Jadi mentalitasnya harus diubah dari
permainan menang-kalah (zero-sum) menjadi win-win (positive-sum)
untuk mendapatkan politik yang produktif.
Anda hanya dapat mendapatkan perubahan mental yang positif itu
jika pada kenyataannya kemakmuran bertumbuh.
Dan untuk menumbuhkan kemakmuran, harus ada keamanan.
Jadi itulah yang Anda dapatkan saat menghadapi kenyataan.
Namun tujuan dari menghadapi kenyataan
adalah untuk mengubah kenyataan itu.
Jadi saya ingin menyarankan
dua pendekatan tambahan
untuk mengubah kenyataan akan kondisi ini.
Yang pertama adalah mengenali adanya saling-ketergantungan
antara tiga aktor utama yang berbeda,
dan pada saat ini tidak saling berhubungan.
Aktor yang pertama adalah Dewan Keamanan.
Biasanya Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab
untuk menyediakan pasukan penjaga perdamaian
yang membangun keamanan.
Dan pertama-tama, harus disadari bahwa
pasukan penjagaan perdamaian benar-benar berfungsi.
Ini adalah pendekatan yang hemat biaya.
Ia meningkatkan kondisi keamanan.
Tapi mereka diperlukan dalam jangka panjang.
Pendekatan ini harus dilakukan selama satu dekade,
dan bukan hanya beberapa tahun.
Itu aktor pertama, Dewan Keamanan.
Aktor yang kedua, kelompok yang berbeda,
adalah para donor.
Para donor menyediakan bantuan pasca-konflik.
Biasanya di masa lalu,
para donor akan tertarik untuk membantu dalam beberapa tahun pertama
dan mereka lalu menjadi bosan.
Mereka beralih ke situasi lainnya.
Pemulihan ekonomi pasca-konflik
adalah proses yang lambat.
Tidak ada proses yang berlangsung cepat dalam ekonomi,
selain penurunan ekonomi.
Kalau itu bisa terjadi dengan cukup cepat.
(Tawa)
Jadi para donor harus tetap tinggal dalam situasi ini
setidaknya untuk satu dekade.
Lalu aktor kunci yang ketiga
adalah pemerintah pasca-konflik.
Ada dua hal utama yang harus dilakukannya.
Pertama, mereka harus melakukan reformasi ekonomi,
bukan meributkan tentang struktur politik.
Pemerintah harus melakukan reformasi kebijakan ekonomi.
Kenapa? Karena selama konflik
kebijakan ekonomi biasanya merosot.
Pemerintah mengambil kesempatan jangka pendek,
dan di akhir konflik, masalah yang sifatnya lebih jangka panjang kembali menyapa mereka.
Jadi warisan dari konflik itu adalah kebijakan ekonomi yang sangat buruk.
Jadi ada yang namanya agenda reformasi, dan agenda penyertaan.
Agenda penyertaan ini bukanlah hasil pemilu.
Pemilu menghasilkan pecundang, yang kemudian tidak diikut-sertakan.
Agenda penyertaan berarti membawa semua orang
turut serta dengan tulus.
Jadi itulah tiga aktor yang berperan,
dan saling tergantung satu sama lain
dalam jangka panjang.
Jika Dewan Keamanan tidak berkomitmen menyediakan keamanan
dalam tempo satu dekade,
tidak ada jaminan keamanan, yang akan mendorong penanaman modal swasta.
Jika tidak ada reformasi kebijakan dan bantuan donor,
tidak akan ada pemulihan ekonomi,
yang merupakan jalan keluar untuk memulangkan pasukan penjaga perdamaian.
Jadi kita harus memahami kesaling-tergantungan itu,
melalui komitmen formal dan saling menguntungkan.
PBB sebenarnya memiliki istilah
untuk komitmen yang saling menguntungkan ini,
yang disebut "bahasa padu" (language of compact).
Jadi kita memerlukan perpaduan pasca-konflik.
PBB bahkan memiliki badan perantara perpaduan ini;
yang disebut Komisi Pembangunan Perdamaian.
Idealnya harus ada seperangkat norma
di mana, saat kita menghadapi situasi pasca-konflik,
ada sesuatu yang diharapkan dari komitmen yang saling menguntungkan ini
dari ketiga aktor.
Jadi itulah pendekatan pertama:
mengenali kesaling-tergantungan.
Kini saya akan beralih ke pendekatan kedua, yang merupakan pelengkap,
yaitu untuk berkonsentrasi pada beberapa tujuan penting.
Biasanya situasi pasca-konflik bagaikan kebun binatang berisi
berbagai aktor dengan prioritas yang berbeda-beda.
Dan sayangnya, apabila Anda mengarahkan kegiatan berdasarkan kebutuhan
agendanya akan menjadi sangat tidak fokus,
karena dalam situasi seperti ini, kebutuhan ada di mana-mana
namun kemampuan untuk menerapkan perubahan sangat terbatas.
Jadi kita harus berdisiplin dan berkonsentrasi pada hal-hal yang benar-benar penting.
Dan saya ingin menyarankan bahwa dalam situasi pasca-konflik
ada tiga hal yang sifatnya sangat penting.
Yang pertama adalah pekerjaan.
Kemudian peningkatan pada pelayanan dasar --
terutama kesehatan, yang kondisinya sangat buruk selama konflik.
Jadi pekerjaan, kesehatan, dan pemerintahan yang bersih.
Itulah ketiga prioritas yang paling penting.
Saya akan membahas sedikit tentang masing-masing prioritas.
Pekerjaan.
Apa pendekatan yang khas
untuk menciptakan lapangan pekerjaan dalam situasi pasca-konflik?
Dan mengapa lapangan pekerjaan itu penting?
Pekerjaan untuk siapa? Terutama untuk para pria muda.
Dalam situasi pasca-konflik,
penyebab kenapa seringkali mereka kembali pada kondisi konflik,
bukan karena para wanita usia lanjut kecewa.
Namun karena para pria mudanya kecewa.
Dan mengapa mereka kecewa? Karena mereka menganggur.
Jadi kita harus menciptakan lapangan pekerjaan
untuk para pria muda dengan cepat.
Dan ini sulit.
Dalam situasi pascakonflik, pemerintah
sering menanggapinya dengan mendorong pelayanan sipil.
Itu bukanlah gagasan yang bagus.
Ini bukan solusi yang tahan lama.
Bahkan, Anda menumpuk hutang jangka panjang
dengan meningkatkan pelayanan sipil.
Namun mengembangkan sektor swasta juga sulit
karena semua kegiatan yang terbuka bagi perdagangan internasional
pada dasarnya menjadi tidak kompetitif
dalam situasi pasca-konflik.
Ini bukanlah lingkungan di mana Anda dapat membangun industri untuk ekspor.
Ada satu sektor yang tidak terbuka untuk perdagangan internasional
dan dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan,
dan yang dalam kondisi apa pun, merupakan sektor yang relevan
untuk dikembangkan, dalam masa pasca-konflik,
yaitu sektor konstruksi.
Sektor konstruksi sudah jelas memiliki peranan vital
dalam melakukan rekonstruksi.
Namun biasanya sektor ini melemah selama konflik.
Selama konflik orang-orang melakukan penghancuran.
Tidak ada pembangunan yang terjadi, sehingga sektor ini menjadi layu.
Kemudian saat Anda mencoba mengembangkannya
karena ia sudah melemah,
Anda menghadapi banyak halangan.
Pada dasarnya, harga-harga melambung
dan para politisi nakal memerah uang sewa dari sektor ini
namun ia tidak menciptakan lapangan pekerjaan apapun.
Sehingga prioritas kebijakan haruslah untuk memecahkan halangan itu
untuk mengembangkan sektor konstruksi.
Apa yang mungkin menjadi halangan?
Pikirkan saja apa yang harus Anda lakukan
untuk membuat bangunan, dengan banyak pekerja.
Pertama, Anda butuh lahan.
Seringkali, sistem hukum sudah hancur
sehingga Anda bahkan tidak dapat memiliki akses pada lahan.
Yang kedua, Anda memerlukan keterampilan,
keahlian standar sektor konstruksi.
Dalam situasi pasca-konflik, yang kita butuhkan bukan hanya Dokter Lintas Batas,
kita memerlukan "Pekerjan Bangunan Lintas Batas,"
untuk mengajarkan kembali keterampilan itu.
Kita perlu perusahaan-perusahaan. Tidak ada lagi perusahaan.
Jadi kita perlu mendorong pertumbuhan perusahaan lokal.
Kalau kita melakukannya, tidak hanya kita menciptakan lapangan pekerjaan
kita juga meningkatkan prasarana umum,
pemulihan prasarana umum.
Dari pekerjaan, kini saya akan beralih ke prioritas yang kedua,
yaitu meningkatkan pelayanan sosial dasar.
Saat ini, ada semacam gejala schizophrenia
di antara komunitas donor,
tentang bagaimana membangun pelayanan kesehatan
di kondisi pasca-konflik.
Di satu sisi para donor mengumbar janji
untuk membangun negara efektif seperti
Skandinavia di tahun 1950-an.
Mari buat kementrian ini, itu, dan lainnya,
untuk menyediakan pelayanan ini.
Dan saya bilang mereka schizophrenia karena di dalam hati mereka,
para donor tahu itu bukanlah agenda yang realistis,
dan karena itu mereka juga potong kompas:
danai saja LSM-LSM yang ada.
Tidak satu pun dari pendekatan ini yang masuk akal.
Jadi yang saya sarankan
adalah apa yang saya sebut Badan Pelayanan Independen.
Idenya adalah untuk membagi monopoli kementerian terkait ini menjadi tiga.
Fungsi perencanaan dan kebijakan tetap berada dalam kementerian;
untuk mengantarkan layanan ini kepada masyarakat,
Anda harus menggunakan apapun yang tersedia --
gereja, LSM, komunitas lokal,
apa saja.
Dan di antaranya, harus ada lembaga umum,
yaitu Badan Pelayanan Independen,
yang menyalurkan uang publik,
dan terutama dana dari donor,
kepada para pengecer.
Jadi LSM menjadi bagian dari sistem pemerintahan publik,
bukannya bekerja sendiri.
Salah satu keuntungannya adalah Anda dapat mengalokasikan dana yang ada secara koheren.
Keuntungan lainnya adalah LSM menjadi bertanggung jawab.
Anda dapat mengadakan kompetisi berdasarkan capaian,
sehingga para LSM saling bersaing satu sama lain
akan sumber daya yang ada.
LSM yang bagus, seperti Oxfam, sangat menyukai gagasan ini.
Mereka ingin memiliki disiplin dan tanggung jawab.
Jadi itulah cara untuk meningkatkan pelayanan dasar.
Dan karena pemerintah akan mendanainya,
pelayanan ini akan memiliki merek bersama.
Jadi mereka tidak akan disertai embel-embel, "atas bantuan
pemerintah Amerika Serikat dan beberapa LSM".
Mereka akan dilakukan atas nama
pemerintahan pasca-konflik di negara itu.
Jadi pekerjaan, pelayanan dasar, dan akhirnya, pemerintahan yang bersih.
Bersih dalam artian jujur dalam hal keuangan.
Pemerintahan pasca-konflik biasanya sangat kekurangan uang
sehingga mereka memerlukan uang kita
seperti dalam sistem pendukung kehidupan (life-support system).
Mereka tidak akan bisa melakukan fungsi-fungsi dasar negara
apabila kita tidak menyalurkan uang ke dalam anggaran inti negara itu.
Namun jika kita menyalurkan uang ke dalam anggaran inti,
kita tahu tidak ada sistem anggaran yang memiliki integritas
yang menjamin uang itu akan digunakan sebaik-baiknya.
Dan kalau kita hanya menyalurkan uang dan kemudian menutup mata,
tidak hanya uang itu akan terbuang --
itu masalah kecil --
tapi uang itu akan dikuasai
oleh para politisi nakal yang merupakan inti dari masalah politik yang ada.
Tanpa sengaja kita memperkuat orang-orang yang merupakan masalahnya.
Jadi membangun pemerintahan yang bersih berarti, ya, menyediakan dana
untuk anggaran mereka,
namun juga menyediakan banyak pengawasan
yang berarti diperlukan banyak bantuan teknis untuk mengikuti penyaluran uang itu.
Paddy Ashdown, seorang petinggi Bosnia
di PBB,
dalam bukunya mengenai pengalamannya menuturkan,
"Saya menyadari yang saya butuhkan
adalah akuntan lintas batas
untuk mengikuti uang itu."
Jadi itulah -- biar saya rangkum,
inilah paketnya.
Lalu apa tujuannya?
Jika kita mengikutinya, apa yang kita harapkan akan tercapai?
Bahwa setelah 10 tahun
pembangunan yang terfokus pada sektor konstruksi
akan menghasilkan lapangan pekerjaan
dan dengan demikian juga keamanan --
karena orang-orang muda akan memiliki pekerjaan --
dan ia juga akan memulihkan kembali prasarana.
Jadi itulah fokus pada sektor konstruksi.
Fokus pada penyaluran pelayanan dasar
melalui badan pelayanan independen
akan mengangkat pelayanan dasar
dari keadaannya yang hancur lebur,
sehingga orang-orang biasa akan merasa
bahwa pemerintah melakukan sesuatu yang berguna.
Fokus pada mengadakan pemerintahan yang bersih
akan mengenyahkan semua politisi nakal secara bertahap
karena tidak akan ada insentif uang
untuk ikut serta dalam politik.
Secara bertahap, pilihan
dan komposisi politisi yang ada
akan beralih dari yang nakal kepada yang jujur.
Apa hasilnya bagi kita?
Secara bertahap kita akan beralih
dari politik penjarahan
menjadi politik harapan. Terima kasih.
(Tepuk tangan)