Tanggal 3 Maret 1913,
para pengunjuk rasa membuka jalan bagi wanita berbaju putih:
mengenakan jubah menjuntai dan menaiki kuda putih,
aktivis Inez Milholland sulit dilewatkan.
Dia memimpin Parade Hak Pilih Wanita-
demonstrasi besar-besaran pertama agar wanita bisa memilih di skala nasional.
Setelah perencanaan strategis dan perdebatan berbulan-bulan,
ribuan wanita berkumpul di Washington D.C.
Mereka menuntut amendemen konstitusional memberikan mereka hak pilih.
Hingga 1913, aktivis wanita telah berkampanye selama puluhan tahun.
Sebagai kelompok tanpa hak pilih,
wanita tak punya suara dalam hukum yang memengaruhi hidupnya atau orang lain.
Namun, mereka berjuang mendapat dukungan luas untuk kesetaraan politik.
Mereka tak pernah mencetak kemenangan besar sejak 1896,
saat Utah dan Idaho mencabut hak pilih wanita.
Dengan demikian, jumlah negara bagian yang mengakui hak pilih wanita
tinggal empat.
Datanglah sosok baru yang memahami media, bernama Alice Paul.
Ia terinspirasi pejuang hak pilih wanita Inggris,
yang melakukan aksi mogok makan dan dipenjara pada awal 1900-an.
Daripada mengadakan kampanye mahal di tiap negara bagian,
Paul membidik dampak jangka panjang dari amendemen konstitusional,
yang akan melindungi hak pilih wanita di seluruh negeri.
Sebagai anggota Asosiasi Hak Pilh Wanita Amerika,
Paul mengusulkan pawai untuk menggalang dukungan dan membarui gerakan.
Pihak berwajib Washington menolak idenya-
dan mencoba memindahkan pawai ke jalan-jalan kecil.
Namun Paul membalikkan putusan itu
dan memastikan parade sehari sebelum pelantikan presiden Woodrow Wilson.
Ini akan memaksimalkan pemberitaan media
dan menarik perhatian publik yang akan hadir di kota.
Namun, dalam merencanakan parade,
Paul lebih berfokus pada wanita kulit putih dari berbagai latar belakang
termasuk mereka yang rasis.
Dia menghalang-halangi para aktivis Amerika Afrika
dan organisasi agar tidak ikut serta -
dan menyatakan mereka yang ikut harus berbaris di belakang.
Namun wanita kulit hitam yang berperan dalam gerakan nasional itu
tidak bisa diabaikan.
Pada hari parade,
Ida B. Wells-Barnett,
seorang jurnalis investigasi revolusioner dan advokat anti hukuman mati ilegal,
menolak dipindah ke belakang dan dengan bangga berbaris membawa bendera Illinois.
Salah satu pendiri NAACP, Mary Church Terrell,
bergabung bersama 22 pendiri Delta Sigma Theta Sorority,
organisasi yang didirikan para mahasiswi Universitas Howard.
Dengan demikian,
para wanita kulit hitam tetap bertahan walau dikecam
oleh para wanita kulit putih,
dan terancam secara politis dan fisik.
Pada hari parade,
Para aktivis berkumpul membentuk sebuah peragaan yang kuat.
Arak-arakannya termasuk para aktivis hak pilih internasional,
artis, penampil, dan pemilik bisnis.
Tampil pula sebuah kereta kencana berwarna emas;
Liberty Bell raksasa; dan peta negara yang memiliki hak pilih.
Di anak tangga Treasury Building,
para penampil memerankan pencapaian historis wanita diiringi orkestra.
Mereka terus berjalan walau dicegat massa,
yang mencemooh dan meludahi mereka,
melempari rokok, dan menyerang para peserta.
Polisi tidak menghentikan mereka,
akibatnya, lebih dari 100 wanita dirawat di rumah sakit.
Penganiayaan ini dilaporkan besar- besaran di seluruh negeri,
sehingga diketahui masyarakat luas—
dan para aktivis pun mendapat banyak simpati.
Surat kabar nasional mencerca polisi,
dengar pendapat Kongres turut menyelidiki aksi mereka selama pawai.
Setelah demo, “Women’s Journal” menyatakan,
“Washington telah dipermalukan. Kesetaraan hak pilih berjaya.”
Dengan ini,
gerakan tersebut menginisiasi dukungan untuk hak pilih wanita
yang bertahan bertahun-tahun berikutnya.
Aktivis hak pilih tetap menekan pada para perwakilan mereka,
mengikuti aksi unjuk rasa, dan mengajukan petisi ke Gedung Putih.
Inez Milholland, wanita di atas kuda putih,
terus berkampanye ke seluruh Amerika Serikat,
meskipun mengidap sakit kronis.
Ia meninggal sebelum menyaksikan buah dari usahanya.
Tahun 1916,
Ia pingsan saat berpidato tentang hak pilih dan meninggal tak lama kemudian.
Menurut laporan,
kata-kata terakhirnya adalah,
“Pak Presiden, sampai kapan wanita harus menanti kebebasan?”
Walau penyertaan voting penuh perlu puluhan tahun,
pada tahun 1920, Kongres meratifikasi amendemen ke-19,
yang akhirnya memberikan wanita hak untuk memilih.